Polri Bentuk Tim Transformasi, Bupati Pati Turut Diperiksa

foto/istimewa

Sekilas.co – Sejumlah peristiwa penting di bidang hukum, politik, dan pemerintahan telah diberitakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Senin (22/9). Peristiwa-peristiwa tersebut masih menjadi perhatian publik hingga pagi ini karena menyangkut langkah pembenahan institusi, penegakan hukum, hingga kebijakan negara. Berikut rangkuman beberapa berita pilihan yang menarik untuk kembali disimak:

  1. Kapolri bentuk tim Transformasi Reformasi Polri
    Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo membentuk tim Transformasi Reformasi Polri sebagai langkah untuk memastikan peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

    Baca juga:
  2. KPK periksa lagi Bupati Pati Sudewo terkait kasus DJKA Kemenhub
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo (SDW), terkait penyidikan kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

  3. Anggota Komisi III desak KPK segera tetapkan tersangka korupsi haji
    Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji, mengingat kasus tersebut menyangkut kepentingan umat dan menyedot perhatian luas masyarakat.

  4. DPR minta Polri hentikan patwal bagi yang tak layak, termasuk artis
    Anggota Komisi III DPR RI, Syarifuddin Sudding, meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menghentikan praktik pemberian patroli pengawalan (patwal) kepada pihak-pihak yang dinilai tidak layak menerimanya, termasuk kalangan artis dan figur publik.

  5. KPK dukung Presiden Prabowo bentuk Komite Nasional TPPU
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungan terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang membentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) sebagai upaya memperkuat sistem integritas nasional.

Artikel Terkait