Sekilas.co – Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), menegaskan dalam forum Sidang Ke-60 Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa akuntabilitas merupakan faktor utama yang harus ditegakkan demi terciptanya perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi rakyat Palestina.
“Masa depan solusi dua negara bergantung pada seberapa teguh kita menegakkan akuntabilitas hari ini,” ujar Wakil Menteri HAM Mugiyanto saat menyampaikan pernyataan resmi delegasi RI di Jenewa, Swiss, Senin (29/9) waktu setempat, sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.
Mugiyanto dalam kesempatan itu juga menggemakan sikap Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya disampaikan pada Konferensi Tingkat Tinggi mengenai Palestina dan Solusi Dua Negara di Markas Besar PBB, New York, Senin (22/9). Pada forum dunia tersebut, Presiden Prabowo mengecam keras aksi genosida militer Israel di Gaza dan menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil antara Palestina dan Israel.
Dalam sidang Dewan HAM PBB, Mugiyanto menyoroti situasi kemanusiaan yang semakin memburuk. Ia menegaskan bahwa serangan tanpa henti terhadap rakyat Palestina, serta agresi terhadap negara berdaulat lainnya, merupakan bentuk penodaan total terhadap prinsip dasar hukum internasional. Wakil Menteri HAM RI itu menyampaikan keprihatinan mendalam atas penderitaan rakyat Palestina, yang hak-hak dasarnya terus dirampas di tanah air mereka sendiri.
Ia juga menyinggung laporan badan-badan PBB mengenai malnutrisi akut serta ancaman kelaparan yang melanda Gaza Utara. Menurutnya, kondisi ini menjadi pengingat nyata bahwa keselamatan dan kesejahteraan rakyat Palestina harus ditempatkan sebagai prioritas tertinggi oleh komunitas internasional. Mugiyanto menambahkan, anak-anak di wilayah pendudukan tumbuh besar dalam suasana perang berkepanjangan sehingga terjebak dalam lingkaran ketakutan, trauma, dan kebencian yang sulit diputus.
“Mengurangi bencana kemanusiaan dan melindungi warga sipil harus menjadi yang utama. Indonesia juga menyerukan semua pihak untuk memastikan keselamatan para pekerja kemanusiaan yang mengabdikan diri untuk melindungi sesama manusia,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza memang penting, tetapi langkah tersebut tidak akan cukup jika tidak diiringi dengan penegakan akuntabilitas. Menurut Mugiyanto, akuntabilitaslah yang menjadi palu pemutus rantai penderitaan rakyat Palestina sekaligus jalan untuk mencegah berulangnya tragedi kemanusiaan.
Sebagai penutup, Wakil Menteri HAM RI menegaskan bahwa Indonesia akan terus berkomitmen memperjuangkan penegakan hukum internasional, perlindungan hak asasi manusia, serta penyelesaian damai konflik melalui forum-forum multilateral. Hal ini, katanya, merupakan konsistensi sikap Indonesia untuk berdiri bersama rakyat Palestina hingga tercapainya perdamaian yang adil dan menyeluruh.
