sekilas.co – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, mengusulkan agar implementasi Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha berbasis digital disatukan dalam satu ekosistem dengan bantuan sosial yang saat ini tengah diuji digitalisasi.
Inisiatif ini didorong oleh pendekatan transformasi digital dan kolaborasi lintas sektor yang mengutamakan kebutuhan pengguna (user-centric).
“Kami mendukung penuh persiapan dan peluncuran kartu ini, namun program-program tersebut perlu diintegrasikan secara menyeluruh. Kita perlu membangun ekosistem yang terintegrasi,” ujar Rini dalam rapat tingkat menteri di Jakarta, Jumat (26/9), dikutip Sabtu.
Usul pembangunan berbasis tata kelola digital (Digital Public Infrastructure/DPI) ini, menurut Rini, merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketepatan sasaran bantuan sosial sekaligus meningkatkan daya saing UMKM.
Implementasi berbagai kartu akan berjalan efektif jika didukung DPI, yang mencakup Digital ID untuk autentikasi, Data Exchange untuk keterhubungan data lintas instansi, dan Digital Payment untuk transaksi cepat dan aman.
Rini menegaskan, pembangunan harus mengutamakan perlindungan data, keamanan berbasis desain, serta kesadaran keamanan, guna membangun kepercayaan digital.
“Dengan demikian, Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha bukan instrumen mandiri, melainkan bagian dari integrasi layanan pemerintah menuju layanan terpadu,” jelasnya.
Ia menambahkan perlunya strategi perencanaan komprehensif, yakni: pertama, fokus pada program yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor; kedua, desain keterpaduan top-down yang memanfaatkan tata kelola digital dan data dengan layanan user-centric; ketiga, penguatan DPI untuk menjamin akuntabilitas; keempat, penerapan keamanan siber dan perlindungan data pribadi secara konsisten; dan kelima, regulasi adaptif yang fleksibel sebagai dasar pemanfaatan teknologi lintas sektor.
Saat ini, uji coba digitalisasi bansos sedang berlangsung melalui interoperabilitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Program Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha diharapkan menjadi kelanjutan uji coba tersebut, khususnya dalam penyaluran bansos yang lebih terpadu dan efisien,” ucap Rini.
Ia menegaskan bahwa digitalisasi ini bertujuan memastikan bantuan tepat sasaran dan menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan publik yang akuntabel, efisien, dan fokus pada kesejahteraan masyarakat serta penguatan UMKM melalui teknologi digital.
